Tujuan Diklat Strategi Pembukuan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah

Tujuan Diklat Strategi Pembukuan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah. Merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan acuan bagi setiap bendahara pengeluaran disetiap pemerintahan daerah maupun instansi yang terkait, guna efektivitas pengeluaran anggaran pemerintah daerah maupun instansi terkait yang dapat dimaksimalkan, untuk penggunaan yang tepat sasaran.

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Daerah

Bimtek Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Daerah
Bimtek Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Daerah

Pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran daerah Serta Penyampaiannya. Permendagri tersebut memberikan pedoman teknis tentang pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban/pelaporan dan penyampaiannya oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pemerintah daerah, bendahara penerimaan dan pengeluaran PPKD serta Bendahara Umum Daerah.

Dalam penatausahaan pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh para bendahara merupakan salah satu aktivitas penting dalam rangka mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu bimbingan teknis yang dapat memantapkan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas-tugas para bendahara baik bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan di SKPD maupuan bendahara di PPKD. Maka diperlukan Tujuan Diklat Strategi Pembukuan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Daerah.

Tujuan Bimtek Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Daerah

  • Merupakan referensi tambahan bagi Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya.
  • Dapat memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan peningkatan kapasitas yang meliputi: konsep, peraturan
  • perundang-undangan, dan aplikasi yang digunakan sesuai tugas dan wewenangnya.
  • Memberikan dampak pada penguatan pengelola keuangan pada Satker pengelola APBN.
  • Panduan Teknis bagi Bendahara Pengeluaran yang disajikan secara mendasar, bertahap, dan rinci sehingga
  • memudahkan untuk dipahami, diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan
  • kinerja keuangan Satker ke arah yang lebih baik dan berkualitas.

Materi Bimtek Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Daerah

  • Peran Bendahara Pengeluaran
  • Pemahaman Dasar Tugas Bendahara Pengeluaran
  • Pengelolaan Uang Persediaan
  • Pengujian Tagihan Dan Pelaksanaan Pembayaran Kepada Yang Berhak
  • Perpajakan Bendahara Pengeluaran
  • Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Dikelola Bendahara Pengeluaran
  • Pembukuan Bendahara Pengeluaran
  • Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
  • Penatausahaan Dokumen
  • Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum (BLU)

 

BACA JUGA :

 

Materi Bimtek Keuangan

Materi BimtekKeuangan

Materi Bimtek Keuangan selain mengenai Diklat Strategi Pembukuan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Daerah. Ada beberapa materi pilihan lainnya dibidang keuangan seperti Administrasi keuangan, Pengelolaan Keuangan, Akutansi keuangan, Penyususanan laporan keuangan dan beberapa materi lainnya yang dapat dijadikan pilihan para peserta bimtek atau diklat bidang keuangan, antara lain sebagai berikut :

  • Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah sesuai dengan PMK No. 165 Tahun 2014
  • Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
  • Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  • Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  • Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
  • Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
  • Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  • Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
  • Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
  • Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
  • Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
  • Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
  • Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
  • Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
  • Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008
  • Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
  • Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
  • Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
  • Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
  • Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
  • Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
  • Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan jasa diDesa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
  • Bimbingan Tekhnis Tentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan,
  • Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan SBK TA 2016 serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
  • Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam
  • Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
  • Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB ) Serta Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah
  • Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015
  • Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Dan Sinergitas Hubungan Keuangan Pusat – Daerah
  • Teknis Penyusunan RKA, Pengesahan DPA, Anggaran Kas Dalam Rangka Penyusunan APBD TA 2016 Sesuai Permendagri No. 52 Tahun 2015 Serta Prosedur Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pemda Sesuai Permendagri No. 64 Tahun 2013
  • Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2017
  • Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)
  • Penatausahaan Keuangan Daerah (BLU)
  • Reviu Laporan Keuangan Daerah
  • Bimtek NASIONAL PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET
  • DAERAH BERBASIS APLIKASI E.SIPKD, E.REPORTING, E.SIAP/BMD
  • Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Arah kebijakan perencanaan dan penganggaran tahun 2018 berdasarkan Permendagri No. 32 tahun 2017 tentang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah ( RKPD ) tahun 2018 dan tahapan penyusunan dan sinkronisasi Renja dan Renstra OPD
  • Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Permendagri No. 64 Tahun 2013 Untuk Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP – UNQUALIFIED OPINION )
  • Pedoman Penyusunan APBD TA 2019 Sesuai dengan Permendagri No. 38 Tahun 2018 dan Standar Biaya
  • Masukan TA 2019 serta Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ) Untuk Memperoleh Opini WTP dari BPK RI
  • Strategi Pembukuan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Daerah
  • Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa
  • Teknik Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017
  • Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019
  • Bimtek Sosialisasi Perpres No.33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR)
  • Bimtek Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021 sesuai Permendagri No. 40 Tahun 2020
  • Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 serta Pedoman
  • Penyusunan APBD Tahun 2020 berdasarkan Permendagri No.33 Tahun 2019

Selain materi Tujuan Diklat Strategi Pembukuan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Daerah. Para peserta diklat dapat memilih salah satu atau beberapa materi bimtek keuangan dan dapat menentukan waktu serta tempat pelaksanaan bimtek bidang keuangan sesuai kebutuhan maupun atas pertimbangan waktu dan jarak terdekat.

Demikian informasi materi Diklat Strategi Pembukuan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Daerah untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi alamat website www.linkpemda.bimtekexpert.com

 

Perawat Orang Sakit Pasang Gypsum