Bimtek Penyusanan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Terbaru

Bimtek Penyusanan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Terbaru. Bimtek keuangan berbasis akrual mendukung penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang sudah harus dilaksanakan mulai tahun 2015 Konsekuensi diterbitkannya Permendagri No. 64 Tahun 2013 adalah kewajiban pemerintah daerah untuk membuat Peraturan kepala daerah yang mengatur kebijakan akuntansi keuangan pemerintah daerah.

Penetapan Perkada paling lambat tanggal 31 Mei 2014 dan harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi, khususnya di SKPKD maupun di SKPD. Selain itu, perkada tersebut juga dipedomani oleh pihak-pihak lain seperti perencana dan tim anggaran pemerintah daerah. Tak terkecuali Inspektorat yang melaksanakan fungsi pengawasan wajib untuk mengetahui dalam rangka melakukan tugas reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk hal tersebut diperlukannya Bimtek Penyusanan Laporan Keuangan Berbasis Akrual, agar tugas-tugas tersebut dapat berjalan dengan baik.

Ilustrasi Pelatihan Akutansi Keuangan Berbasis Akrual
Ilustrasi Pelatihan Akutansi Keuangan Berbasis Akrual

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif pada penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, maka Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Daerah akan melaksanakan Bimtek “Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual” sesuai dengan jadwal bimtek keuangan yang sudah ada.

 

BACA JUGA:

 

Materi Bimtek Keuangan Terbaru

Materi Bimtek Keuangan / Diklat Keuangan mengenai Administrasi keuangan, Pengelolaan Keuangan, Akutansi keuangan, penyususanan laporan keuangan dan beberapa materi lainnya yang dapat dijadikan pilihan para peserta bimtek atau diklat bidang keuangan, antara lain sebagai berikut :

  • Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah sesuai dengan PMK No. 165 Tahun 2014
  • Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
  • Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  • Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  • Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
  • Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
  • Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  • Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
  • Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
  • Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
  • Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013)
  • Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
  • Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
  • Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
  • Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008
  • Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
  • Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
  • Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
  • Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
  • Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
  • Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
  • Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan jasa diDesa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
  • Bimbingan Tekhnis Tentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan SBK TA 2016 serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
  • Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
  • Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB ) Serta Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah
  • Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015
  • Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Dan Sinergitas Hubungan Keuangan Pusat – Daerah
  • Teknis Penyusunan RKA, Pengesahan DPA, Anggaran Kas Dalam Rangka Penyusunan APBD  Sesuai Permendagri No. 52 Tahun 2015 Serta Prosedur Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pemda Sesuai Permendagri No. 64 Tahun 2013
  • Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2017
  • Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)
  • Bimtek NASIONAL PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH BERBASIS APLIKASI E.SIPKD, E.REPORTING, E.SIAP/BMD
  • Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Arah kebijakan perencanaan dan penganggaran tahun 2018 berdasarkan Permendagri No. 32 tahun 2017 tentang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah ( RKPD ) tahun 2018 dan tahapan penyusunan dan sinkronisasi Renja dan Renstra OPD
  • Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Permendagri No. 64 Tahun 2013 Untuk Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP – UNQUALIFIED OPINION )
  • Arah kebijakan perencanaan dan penganggaran tahun 2018 berdasarkan Permendagri No. 32 tahun 2017 tentang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah ( RKPD ) tahun 2018 dan tahapan penyusunan dan sinkronisasi Renja dan Renstra OPD
  • Pedoman Penyusunan APBD TA 2019 Sesuai dengan Permendagri No. 38 Tahun 2018 dan Standar Biaya Masukan TA 2019 serta Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ) Untuk Memperoleh Opini WTP dari BPK RI
  • Strategi Pembukuan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Daerah
  • Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa
  • Teknik Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017
  • Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019
  • Bimtek Sosialisasi Perpres No.33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR)
  • Bimtek Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021 sesuai Permendagri No. 40 Tahun 2020
  • Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 serta Pedoman
  • Penyusunan APBD Tahun 2020 berdasarkan Permendagri No.33 Tahun 2019.

 

Fasilitas Peserta Bimtek

  • Calon peserta bimtek wajib melakukan pendaftaran
  • Membayar Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan bimbingan teknis
  • Biaya bimtek yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, CD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung
  • Lembaga Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 15 orang peserta)

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Bimtek Penyusanan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Terbaru silahkan kunjungi alamat website www.lembagadiklatpemerintahan.com

Pasang Gypsum